Inspirasi dan Contoh Profesional Bekerja dalam Islam

1.    Bekerja dengan Ilmu dan Pemahaman

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ”  وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ “

Umar bin Abdul Aziz mengatakan : Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka akan merusak lebih banyak dari pada memperbaiki “ (HR Baihaqi )

2.    Bekerja dengan Disiplin
Kisah tiga sahabat yang tidak ikut berperang dalam medan Tabuk dan menerima sanksi (QS At-Taubah 118)
Kisah Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud ( QS An-Naml )

3.    Bekerja dengan Perencanaan :
Pemilihan sahabat sesuai dengan potensinya
Musyawarah dan Konsultasi Rasulullah SAW sebelum menjalankan keputusan besar
Filsafat Anjuran Sahur dalam Berpuasa

4.    Bekerja dengan Target yang Jelas :
Perintah untuk Sholat Ashar di Bani Quroidhoh
Larangan untuk menyelesaikan Al-Quran kurang dari tiga hari :

« لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ».

Rasulullah SAW bersabda : Tidak akan paham, mereka yang membaca al-Quran kurang dari tiga hari “ (Sunan Abu Daud)

5. Bekerja di Awal Pagi
Rasulullah SAW berdoa dalam sabdanya : “ Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya “. Beliau juga senantiasa mengirim pasukan di awal pagi sebagai langkah awal kesuksesan.
Kisah pedagang sukses Madinah bernama Sokhr Al Ghomidi (HR Ahmad)

6.    Bekerja dengan Teliti dan melakukan pencatatan
Larangan penulisan Hadits di awal masa Rasulullah SAW
Anjuran Islam untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan (QS Al Baqoroh 268)

7.    Bekerja dengan Menggunakan Teknologi dan Metodologi:
Filsafat Persiapan Jihad dalam Surat Al-Anfal 60 :
“ Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah”(QS Al Anfal).

 

Risiko Hukum (Studi Kasus BMT)

Fadhli Adhitya Ramadhika

20110730080

Risiko Hukum yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hokum, ketiadaan aturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah nya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. (Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, hal. 222)

Tinjauan Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Manajemen risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpanan dan memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berhadapan dengan risiko tentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan.

Segala bentuk entitas yang menjalankan bisnis mau tidak mau pasti dihadapkan pada kemungkinan untuk mengalami masalah yang berpangkal tolak dari dan kepada hukum. Merupakan sebuah keuntungan ada label syariah yang menaungi KJKS, sehingga paling tidak niat untuk berbuat baik selalu dikedepankan dalam menghadapi beda pendapat. Permasalahan hukum bisa berasal dari arah mana saja yang kadang kurang diprediksi di awal. Bisa jadi akibat pembiayaan bermasalah yang akhirnya membutuhkan penyelesaian melalui jalur litigasi ketika proses musyawarah dan parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Di pihak lain aspek legalitas lembaga merupakan suatu pondasi dasar yang harus ditegakkan ketika lembaga tidak ingin bermasalah dan terjerembab dalam ranah hukum karena ketidaklengkapan legalisasi yang dimiliki. Perlu dipertimbangkan secara khusus karena dalam kurun waktu terakhir ini persoalan legalitas kerap sekali membawa lembaga bisnis yang berbentuk koperasi ke meja hijau. Ambiguisitas terhadap permasalahan status anggota dengan adanya status abadi calon anggota juga merupakan persoalan yang akan selalu terus menerus dialami karena memang perundangan yang dianut mengisyaratkan bahwa yang dapat dilayani adalah anggota, namun pada prakteknya sangat tidak mungkin kalau hanya melayani anggota dan dapat dipastikan lembaga tidak akan pernah bisa maju kalau hanya melayani anggota saja. Gugatan yang dialamatkan kepada lembaga dapat pula menjadi perkara yang berbahaya seandainya hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya. Salah satu sebab munculnya gugatan kepada lembaga adalah ketika tidak lengkapnya penilaian yang dilakukan terhadap jaminan. Lembaga menerima jaminan sebuah sertifikat tanah yang berdiri di atasnya bangunan. Namun bangunan tersebut dibangun bukan oleh pemilik tanah namun oleh pihak ketiga, sehingga ketika tanah akan dieksekusi pemilik bangunanpun yang merasa membangun mengajukan gugatan kepada lembaga. Permasalahan hukum bisa juga terjadi karena pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tanah, kembali menjadi sebuah contoh kasus; sebuah pembiayaan menggunakan tanah sebagai jaminannya. Tanah tersebut masih atas nama orang tua peminjam. Tidak ada tanda tangan lepas waris dari saudara sekandung seperti yang telah dipersyaratkan. Ketika pembiayaan menjadi bermasalah dan akan dieksekusi agunannya, timbul sengketa dan gugatan dari saudara kandung lainnya tatkala mereka menyangkal bahwa mereka setuju tanah orang tua mereka dijaminkan oleh saudaranya. Dan masih banyak lagi contoh kasus yang dapat timbul dan bermuara kepada permasalahan hukum.

http://www.emicsyariah.com/2012/03/tinjauan-manajemen-risiko-dalam-baitul.html

Risiko Strategi

Fadhli Adhitya Ramadhika

20110730080

Bagi perbankan Indonesia pada umumnya, risiko strategik dinilai kurang mendapatkan tempat yang istimewa jika dibandingkan dengan 3 risiko utama lainnya, yaitu: risiko kredit, risiko pasar ataupun risiko operasional. Hal ini disebabkan oleh sifat risiko strategik yang kualitatif dan belum bakunya metodelogi pengukurannya. Namun bukan berarti Bank dapat menganggap remeh risiko ini, karena jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Bank dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan.

Hal ini pernah terjadi pada Midland Bank ditahun 1981 silam. Bank yang berpusat di Inggris raya ini harus menelan kerugian sekitar U$ 1,7 Miliar setelah memperluas bisnisnya, dengan masuk ke bisnis kredit perumahan (yang belum pernah dimiliknya), dengan cara membeli (akuisisi) bank lain (Bank Crocker). Keputusan ini bersifat strategis (sehingga terkait risiko strategis), karena keputusan ini bersifat jangka panjang, pada bisnis yang baru (belum berpengalaman), serta terkait pada permasalahan akuisisi yang kompleks, misalnya masalah perbedaan budaya bisnis di kedua bank tersebut. Dan yang masih segar adalah kasus Goldman Sachs dan Morgan Stanley yang terpaksa menjadi bank komersial setelah gagal akibat merugi di sub-prime mortgage. Dan bukan tidak mungkin kasus Midland Bank, terjadi pada perbankan Indonesia. Bank yang high regulated, tidak bisa menganggap enteng risiko strategik ini.

Risiko Strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. (Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, hal. 222). Risiko strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang seperti Bisnis mana yang akan dikembangkan, atau bisnis mana yang menjadi prioritas utama, bahkan termasuk bisnis mana yang akan diakuisisi dan bisnis mana yang akan ditutup atau dijual.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan atas strategi yang telah dicanangkan tersebut, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat, kebutuhan sumber daya untuk pencapaian strategi, kualitas implementasi, keterpaduan saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi dan kapasitas serta kemampuan manajerial. Oleh karena itu sebelum risiko strategik menjadi populer seiring populernya merger atau akuisisi Bank dan krisis keuangan global, jangan anggap remeh Risiko Strategik.

avartara.com/jangan-remehkan-risiko-strategik

Kesaksian Boediono Kasus Bank Century

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dalam kesaksiannya di persidangan kasus bailout Bank Century mengaku tidak tahu pengucuran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) senilai Rp 6,7 triliun yang dikucurkan BI melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Laporannya saya lihat ada, tapi saya tidak tahu pengucurannya,” ujar Boediono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Terkait adanya penambahan PMS dari Rp 6,7 triliun dan Rp 1,2 triliun, Boediono juga mengaku tidak tahu. Ia mengetahui ada perubahan dari koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Saya mengetahui ada pembahasan dengan sekretaris KSSK, ini ada perubahan angka,” ujarnya.

Soal alasan adanya perubahan dana menjadi Rp 6,7 triliun dan tambahan Rp 1,2 triliun, kata Boediono, adalah kesalahan pemahaman. Bukan penambahan anggaran. “Ini mungkin penegertian yang tidak pas apa yang disebut dengan penjaminan uang simpanan oleh nasbah di bank.” 

“Itu oleh LPS dijamin selama mereka (nasabah) bayar premi. Nasabah yang memiliki simpanan di bawah Rp 2 miliar akan dijamin apapun yang akan terjadi. Itu jaminan LPS kepada bank, kapada nasabahnya. Kemudian ada jalur PMS untuk menyelamatkan Bank Century yang jumlahnya Rp 6,7 triliun dan Rp 1,2 triliun. Itu jalurnya lain, aturannya juga lain,” papar Wakil Presiden itu.

Perubahan dana talangan PMS suatu bank, kata Boediono, sangat tergantung perkembangan bank terkait dalam perkembangan proses likuidasi. “Jadi kalau dalam krisis apapun yang kita anggap sebagai perkiraan keputusan untuk menutup likuditias itu tentatif itu tergantung perkembangan setalah berikutnya, setelah diputuskan.”

“Misalnya, berapa orang yang akan mengambil uang dan sebagainya. Tahap pelaksanaannya LPS-lah yang menentukan. Tingkat itulah yang dimaksud,” sambung Boediono.

Pada 30 Oktober 2008 terkait permohonan repo aset Bank Century, yang dianggap tidak layak diberi bantuan dana talangan atas rekomendasi Bank Indonesia, Boediono juga mengaku tidak tahu. “Saya tidak ingat detail. Tapi mungkin dia perifer pada aturan FPJP,” ujarnya.

Boediono menegaskan, terkait pengucuran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) itu adalah masalah teknis operasional. Maka itu yang mengetahui pengucuran dana secara persis adalah KSSK yang kemudian diserahkan kepada LPS. “Saya katakan KSSK yang putuskan, itu kemudian diserahkan kepada LPS untuk diserahkan.”

“Kalau tidak ada penetapan tidak bisa. Artinya, bank itu harus tetap hidup sampai dijual, yang memutuskan KSSK, diserahkan kepada LPS, tapi KSSK memutuskan bank bahwa Bank Century berdampak sistemik,” pungkas Boediono.

Kesaksian JK Kasus Bank Century

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai saksi terdakwa Budi Mulya dalam kasus korupsi bailout Bank Century. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan JK mengingat saat bailout terjadi JK menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Presiden Et Interim. 

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Jumat (9/5/2014) dini hari, dalam kesaksiannya JK mengaku tidak diberitahu soal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20 dan 21 November 2008 silam. Bahkan JK menampik menerima SMS dari Sri Mulyani terkait rapat KSSK. 

Terkait keputusan memberikan bailout kepada Bank Century, JK tidak pernah memberikan arahan untuk mengucurkan dana.

Selain itu JK juga mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun hanya menyetujui pemberian penjaminan terbatas bukan penjaminan penuh atau blanket guarantee. 

Persidangan kasus korupsi Bank Century masih akan berlanjut, pada Jumat 9 Mei 2014 dengan menghadirkan Wakil Presiden Boediono sebagai saksi. Boediono ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional

Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendukung terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, sehingga dibutuhkan suatu struktur permodalan Bank untuk menyerap risiko yang dihadapi sesuai standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu mengacu pada standar internasional yang berlaku, risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material.

 

Sesuai Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang menyebutkan bahwa Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan :

 

a. Pendekatan Indikator Dasar (Basic IndicatorApproach);

b. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau

c. Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approaches).

Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

 

a. perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan PID dilakukan sebesar 12,5 x beban modal Risiko Operasional (adalah rata-rata dari penjumlahan Pendapatan Bruto (gross income) tahunan dari Januari sampai dengan Desember selama 3 tahun terakhir yang positif) dikali 15%.

 

Perhitungan beban modal Risiko Operasional dalam menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

 

a. Sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.

 

b. Sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.

 

c. Sejak tanggal 1 Januari 2011, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.

 

Untuk memantau kesiapan Bank, sejak berlakunya Surat Edaran ini Bank hendaknya melakukan simulasi perhitungan KPMM dengan memasukkan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.

sumber: http://www.bankmandiri.info/2012/09/se-bi-tentang-atmr-risiko-operasional.html

lebih jelas perhitungan risiko operasional bisa dilihat di http://belajarperbankangratis.blogspot.com/2012/09/metode-perhitungan-risiko-operasional.html

Problematika Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito yang tidak Diharapkan, & Bank Runs

Problema likuiditas utama dapat muncul, jika kekosongan deposito secara abnormal besar & tidak diharapkan. Guncangan penarikan deposito dapat terjadi karena beberapa alasan:

  1. Perhatian tentang solvensi bank relatif terhadap bank lain.
  2. Kegagalan atas bank yang berhubungan, mengarahkan pada perhatian deposan yang tinggi tentang solvensi bank lain (efek penularan).
  3. Gelombang yang tidak diharapkan mendadak dalam risiko penarikan deposito bersih memicu bank run biasanya dapat memperkuat suatu bank dalam solvensi.

Untuk mengatasi masalah ini, biasanya pemerintah melakukan penjaminan terhadap dana yang disimpan oleh para penabung, karena penjaminan tersebut akan menyebabkan para penabung merasa aman dan mempercayai sistem perbankan. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai the lender of the last resort, dengan memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami masalah likuiditas.

Pada saat industri perbankan tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam menjalankan usahanya, maka risiko–risiko tersebut dapat menyerang sektor perbankan. Jika hal ini semakin memperburuk kondisi perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan akan semakin menurun. Masyarakat (nasabah) yang menyimpan uang di bank mulai tidak yakin akan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga semakin banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank. Krisis kepercayaan yang diikuti oleh penarikan dana secara besar–besaran dari bank oleh nasabah ini disebut sebagai bank runs. Berikut beberapa penyebab dan dampak terjadinya bank runs (Bank Indonesia, 2002: 34–46):

  • Penyebab bank run
  1. Moral hazard dan penurunan aset

Dalam teori ini diasumsikan bahwa banyak bank yang memperoleh fasilitas berupa kemudahan mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang aman dari pemerintah, sehingga terjadi persaingan dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengakibatkan kinerja dari bank seolah–olah sangat sehat dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Penurunan nilai aset terjadi jika pemerintah tidak lagi memberikan jaminan pada pinjaman bank, sehingga mengubah ekspektasi investor karena mereka merasa dananya tidak aman lagi. Bank runs terjadi pada saat ketidakpercayaan investor atau nasabah diwujudkan dengan menarik dana mereka dalam jumlah besar.

  1. Disintermediasi dan likuidasi

Diasumsikan bahwa pihak bank adalah pihak yang baik, sehingga penyebab utama terjadinya krisis dan asset deflation adalah financial panic(bank runs) yang tidak diikuti oleh kebijakan yang tepat. Pihak bank melakukan investasi utamanya untuk jangka panjang, sehingga membutuhkan pembiayaan dana yang bersifat jangka panjang. Keadaan ini menyebabkan bank mudah terserang panik finansial.

 

  • Dampak bank runs
  1. No contagion effect

Berdasarkan teori no contagion effect, bank runs tidak akan merubah volume deposito dalam pengertian bahwa nasabah yang tidak percaya kepada suatu bank memindahkan dananya kepada bank lain, sehingga total simpanan dalam sistem perbankan akan tetap jumlahnya. Sebaliknya, koalisi antar bank (dimana bank yang mengalamiexcess liquidity mengalirkan dananya kepada bank yang kekurangan likuiditas) akan mengurangi efekbank runs lebih lanjut.

  1. Contagion effect

Ketidakpercayaan pada suatu bank juga akan membawa ketidakpercayaan kepada sistem perbankan secara keseluruhan, sehingga akan menimbulkan panics. Contagion effect dari bank runs suatu bank terjadi jika nasabah menarik dananya dari bank yang gagal dan yang masih baik dalam waktu yang sama tanpa adanya proses pemindahan deposito. Contagion effect dapat ditentukan dengan membandingkan uang kartal terhadap simpanan dana pihak ketiga (DPK) dalam sistem perbankan (rasio C/D).

Bank run yang berlanjutan dapat memunculkan panik bank, yaitu run sistematik & menular atas deposito industri perbankan sebagai keseluruhan. Ada dua elemen penyekatan/isolasi risiko likuiditas utama dalam bank run yaitu Asuransi deposito dan  pintu diskon. Asuransi deposito dilakukan dengan cara regulator pemerintah atas lembaga2 depositori mengembangkan program penjaminan yang ditawarkan bagi para pemegang deposito dengan tingkat perlindungan asuransi yang bervariasi untuk menghalangi run.

Sedangkan Fasilitas pintu diskon diberikan oleh bank sentral untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nonpermanen jangka pendek bank. Bank sentral memberikan pinjaman pintu diskon, bagaimanapun, pada kebijaksanaannya, tidak mengharuskan untuk membantu bank2 yang kesulitan.

Sumber: <a href="http://riaembo.blogspot.com/2013/04/risiko-likuiditas.html“>

Kekecewaan Sri Mulyani terhadap Data dari Bank Indonesia Kasus Bank Century

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, berkali-kali melontarkan kekecewaannya karena kucuran dana bailout untuk Bank Century terus membengkak. Kekecewaan itu disampaikan Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang kasus Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di persidangan kasus dugaan korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout Bank Century.

“Saya terus-menerus masygul, saya sangat kecewa dengan kualitas data dari Bank Indonesia,” kata Sri Mulyani saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014. (Baca: Bailout 6,7 T, Sri Mulyani: Saya Bisa Mati Berdiri)

BI, kata dia, melaporkan posisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Century per 31 Oktober 2008 minus 3,53 persen. Angka CAR itu juga yang dijadikan dasar pertimbangan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 21 November 2008 dinihari yang memutuskan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (Baca:Sri Mulyani Tegur Boediono Soal Century)

Sri Mulyani–kala itu menjabat Ketua KSSK–mengatakan, dari penilaian BI, untuk menyelamatkan Century, dibutuhkan Rp 632 miliar agar posisi CAR bisa mencapai 8 persen. Dia memilih opsi itu karena kondisi perekonomian dunia sedang krisis dan untuk mengantisipasi terjadinya krisis kepercayaan masyarakat bila bank itu ditutup.

Namun, pada Senin, 24 November 2008, Sri Mulyani mendapat laporan atau judgment dari BI bahwa CAR Century terus menurun menjadi minus 35,95 persen. Tak hanya itu, LPS dan manajemen baru Century juga melaporkan penyertaan modal membengkak. Pembengkakan itu disebabkan oleh adanya surat-surat berharga milik Century yang dimacetkan oleh BI. (Baca: Sri Mulyani Selamatkan Century Demi Manfaat)

Sri Mulyani kecewa karena BI baru melakukan judgment setelah Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Sebagai Menteri Keuangan, saya tahu, yang saya pertaruhkan adalah sistem keuangan. Maka saya minta BI bertanggung jawab secara profesional tentang angka-angka yang diberikan ke KSSK,” katanya.

sumber: http://www.tempo.co/topik/masalah/2696/Kasus-Century

Kasus Pembagian Zakat di Pasuruan Jawa Timur

Indonesia adalah negara dengan warga muslim terbanyak di dunia mencapai 182.570.000 jiwa. Meskipun 88% penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Islam pun menjadi agama dengan penganut terbesar nomer dua di dunia, Islam menjadi agama yang pemeluknya tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun apa yang terjadi pada tanggal 15 September 2008 tepatnya pagi hari di daerah Pasuruan Jawa Timur tidak mencerminkan bahwa Indonesia memiliki nilai keislaman yang tinggi. Padahal waktu itu adalah bulan ramadhan yang seharusnya orang-orang dianjurkan untuk berlomba-lomba memperoleh pahala dengan cara yang baik. Namun buktinya adalah kejadian pembagian zakat yang dilakukan di daerah Pasuruan Jawa Timur yang melibatkan seorang dermawan yang ingin membagikan hartanya malah berakhir dengan petaka. Korban-korban banyak yang berjatuhan akibat pembagian zakat tersebut, dari orang-orang dewasa, kakek nenek hingga anak-anak yang masih dibawah umur bahkan sampai ada nyawa yang melayang. Dari info atau data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya, terdapat 21 korban jiwa meninggal dunia dari total sekitar 5000-7000 jiwa yang dating dipembagian zakat tersebut. Sebenarnya apa yang ada dipikiran rakyat-rakyat kurang mampu itu? Mereka rela mengorbankan jiwanya hanya untuk uang sebesar kurang lebih Rp. 30.000,00 setiap orangnya. Banyak kalangan-kalangan yang bertanya-tanya, kenapa kejadian pembagian zakat bagi rakyat-rakyat miskin bisa terjadi sampai separah ini. Faktanya yaitu seorang dermawan yang mempunyai nama tersebut tidak memberitahu kepada Lembaga Amil Zakat kalau ingin membagikan zakat kepada orang-orang sehingga tidak adanya antisipasi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur tersebut. Tapi disini kita tidak boleh sepihak menyalahkan dermawan tersebut karena niat dari dermawan tersebut adalah baik, yaitu ingin memberikan sebagian harta yang dimiliknya dalam bentuk zakat untuk rakyat-rakyat yang kurang mampu di daerah Pasuruan. Mungkin dermawan sudah merasa yakin bahwa pembagian zakatnya akan berjalan dengan lancar karena ada oknum-oknum yang membanunya seperti dari sanak saudarnya. Namun cara yang dipakai dermawan tersebut salah, karena dalam pembagian zakat itu ada mekanisme yang harus dijalankan, tidak boleh sembarangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Beliau tidak memanfaatkan badan Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat dari para dermawan untuk disalurkan kepada rakyat kurang mampu. Menurut saya pembagian zakat seperti ini harus dikelola dengan baik melalui badan Amil Zakat yang sudah jelas-jelas diakui sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat. Semua kalangan pasti sudah mengetahui bahwa Lembaga Amil Zakat memiliki mekanisme penerimaan dan penyaluran zakat yang jelas, sehingga tragedi pembagian zakat seperti yang terjadi di daerah Pasuruan Jawa Timur kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Menurut saya niat yang baik tanpa diimbangi dengan mekanisme atau cara berperilaku yang baik juga akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, jadi ketika adanya sebuah badan atau lembaga yang mendukung agar terlaksananya zakat tersebut baiknya ialah memanfaatkan dan mengikuti prosedur pembagian zakat yang baik dan benar.

Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Di Indonesia, banyak masalah zakat yang tidak kunjung dapat terselesaikan, seperti contohnya pembahasan diawal tentang contoh kasus pembagian zakat di Pasuruan yang berakibat ricuh. Sehingga di Indonesia muncul perdebatan teologis dan politik yang cukup kuat. Kebijakan zakat di Negara Musim sangat bervariasi dan tidak ada kesepakatan tunggal tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat di jaman sekarang. Disini cakupan zakatnya lebih spesifik lagi yaitu tentang zakat profesi atau penghasilan sebagai salah satu evokusi gagasan filantropi islam inovatif. Zakat profesi disini juga tidak terlepas dari berbagai perdebatan diantara para ulama di Indonesia maupun kelompok-kelompok masyarakat Islam.
Pada tahun 1986, seorang aktivis Muhammadiyah, Amien Rais menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan ulang konsep zakat dan melakukan definisi ulang dampak sosial zakat bagi masyarakat. Amien Rais berbicara tentang salah satu gagasan yang controversial waktu itu yaitu masalah praktik zakat dikalangan masyarakat. Beliau mengajukan pemikiran tentang perlunya dipraktikkan zakat profesi agar keimanan seorang Muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai terhadap kesejahteraan masyarakat.
Zakat gaji/penghasilan tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist sehingga Amien Rais merasa bahwa mendiskusikan ulang topic ini adalah penting, khususnya untuk mendorong kaum professional di kalangan Muslim agar dapat membayar zakat lebih dari biasanya. Amien Rais berpendapat bahwa besaran zakat 2.5% tidak lagi cukup untuk menjadi solusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, dan tidak pula mencukupi untuk membiayai proyek pembangunan yang prestisius yang diharapkan membawa dampak yang lebih luas dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu profesi yang mendapat penghasilan dalam jumlah yang cukup besar maka harus membayar lebh dari 2.5%.
Atas nama keadilan Amien Rais menyatakan bahwa pengkajian ulang terhadap besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh para profesi yang mendapatkan penghasilan diatas rata-rata seperti banker, notaries, artis, dokter dan sebagainya bias saja dinaikkan menjadi 10% (ushur) atau bahkan 20% (khumus) bila perlu. Menurut Amien Rais tidak pantas bila seorang petani yang mempunyai penghasilan tidak terlalu besar harus membayar 10% dari hasil panen sementara para eksekutif dan banker hanya diwajibkan 2.5%.
Salah satu tokoh yang setuju dengan pendapat Amien Rais ialah Jalaludin Rahmat, ketua Yayasan Muthahari. Rahmat mendukung gagasan yang dikeluarkan Amien Rais karena menganggap bahwa isu utama yang diusung adalah konsep keadilan sosial. Rahmat melanjutkan bahwa menurutnya di era informasi seperti sekarang ini cenderung mengabaikan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi modern.
Muhammadiyah mengaitkan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Muhammadiyah bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 267.
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

oleh karena itu, besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk zakat profesi. Namun demikian umat Muslim boleh mengeluarkan zakat lebih dari 5% tetapi tidak diwajibkan dan sesuai dengan kemampuan. Muhammadiyah menyarankan bila sesorang yang menerima gaji secara rutin dan kemudian dipotong secara rutin juga dan jika tidak setuju dengan gagasan zakat profesi maka mereka bisa menganggap pembayaran tersebut bukan merupakan zakat melainkan sebagai infak atau iuran wajib. Namun muhammadiyah menekankan bahwa zakat profesi bersifat wajib bagi umat Muslim.
Nahdlatul Ulama membuat sebuah analogi antara zakat profesi dan zakat perdagangan. Menurut fatwa NU, semua harta atau penghasilan yang diperoleh secara halal oleh seseorang, apapun profesinya merupakan objek zakat. Namun dengan demikian cara memperoleh penghasilan seseorang harus memenuhi unsur mu’awadhah (prinsip-prinsip perdagangan), mencapai satu tahun (hawl), dan usaha yang dilakukan memang dimaksudkan dan diniatkan untuk berdagang. Argumentasi NU sepertinya didasarkkan pada pandangan Imam Syafii bahwa nishab harus dihitung dan dikalkulasi setelah setahun. Bila tidak mencapai setahun, maka tidak bisa dikenakan zakat.
MUI mengembangkan argumentasinya dengan membuat analogi antara zakat penghasilan dan zakat perdagangan, suatu langkah yang juga dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Nmaun tidak begitu jelas pandangan MUI mengenai pemotongan gaji seseorang demi zakat. Persatuan Islam berargumentasi bahwa tidak ada zakat profesi, yang ada hanya infak wajib. Istilah infak wajib adalah inovasi baru dari PERSIS yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap fikih Islam, khususnya tentang zakat namun pada saat yang bersamaan memandang bahwa mobilisasi dana kaum Muslim dari gaji yang mereka peroleh sangat penting guna membiayai kegiatan-kegiatan sosial.
Rumusan Syarifuddin tentang zakat dan pajak di dasarkan pada beberapa hal yaitu: kadar zakat, niat zakat, dan penggunaan dana zakat. Masdar F. Mas’udi salah seorang aktivis yang berpendapat bahwa zakat dan system perpajakan konvensional sesungguhnya serupa. Dalam hal ini Syarifuddin dan Mas’udi mempunyai pendapat yang sama yaitu zakat harus diintegrasikan kedalam pajak dan dikelola oleh Negara sebab negaralah yang bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat kesejahteraan untuk masyarakat.
Keterlibatan Negara dalam administrasi atau pengelolaan zakat pada masa Orde Baru dimulai ketika presiden Soeharto menyampaikan pidato di Istana Merdeka. Sejak itulah keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat mulai meningkat dan BAZ berperan untuk mengoptimalkan penggalangan dana zakat dari para birokrat dan pegawai negeri sipil. Pendekatan structural dan pragmatic terhadap praktik zakat yang diterapkan oleh pemerintah di provinsi dan kabupaten berarti bahwa pemerintah dapat memotong gaji pegawainya untuk kemudian disalurkan kepada BAZ.
Karena ada beberapa pendapat yang berbeda dan sama kuatnya tentang tarif zakat profesi, maka zakat profesi ditentukan berdasarkan produktivitas bidang pekerjaannya yang berhubungan dengan besar pendapatannya. Apabila jumlah pendapatannya masih tergolong dalam rata-rata pendapatan masyarakat pada umumnya dan mencapai nishab, maka zakat profesi didasarkan pada nishab zakat perdagangan, yaitu kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Zakat profesi dihitung berdasarkan hawl atau tidak berdasarkan hawl. Jika berdasarkan hawl, maka yang dikenai zakat adalah penjumlahan penghasilan selama satu tahun jika tidak berdasarkan hawl maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab. Untuk penghasilan yang besar atau diperoleh dengan cara yang mudah, dan untuk penghasilan yang tiba-tiba, maka kadar zakatnya 20%, langsung dibayarkan ketika memperolehnya baik setelah dikurangi biaya atau tidak.