Peran Pegadaian Syariah dalam Memberantas Rentenir

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

System keuangan merupakan suatu kesatuan system yang dibentuk oleh semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (Insukindro, 1995: 62). Keberadaan system keuangan ini diharapkan dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani antara mereka yang kelebihan dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.

Agama islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad S.A.W. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliqnya.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual maupun social. Dengan demikian akan dapat digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi untuk dihindarkan. Agama islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa dalam bentuk pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini sudah ada sejak jaman rasulullah SAW. Dan rasulullah sendiri penah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan Riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan bagi pemberi gadai sebab ia harus menambahkan jumlah uangnya untuk melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak diberlakukan maka pihak penerima gadai akan mengalami kerugian misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.

Hadirnya pegadaian sebagai suatu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan memberikan pinjaman dana atau uang kepada masyarakat luas yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan satu hal yang sangat positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik yang sangat merugikan.

Lembaga pegadaian di Indonesia ternyata sampai saat ini belum terlepas dari berbagai persoalan. Jika ditinjau dari syari’at islam, dalam aktivitas pegadaian masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara’, diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur riba, qimar, gharar yang cenderung merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya rekontruksi system operasionalnya supaya pegadaian yang selama ini berlaku ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

  1. B.     Rumusan Masalah

Bersandar dari uraian yang dijelaskan diatas, dan dengan maksud untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pegadaian, maka dapat dijadikan sebuah rumusan masalah guna membangun sebuah konsep pegadaian  yang diharapkan oleh masyarakat khususnya islam. Berikut adalah beberapa permasalahannya yang dapat dirumuskan:

  1. Bagaimana gadai yang dibenarkan dalam islam?
  2. Apakah dalam prakteknya pegadaian syariah sudah sepenuhnya mengandung unsur syara’?
  3. Mengapa pegadaian konvensional lebih mendominasi dibandingkan pegadaian syariah?
  4. Apa strategi yang harus diterapkan untuk pengembangan pegadaian syariah?

BAB II

 

PEMBAHASAN

  1. A.    Kerangka Teori

Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga-lembaga lain baik yang bersifat besar, formal dan urban, ataupun yang kecil, informal dan beroperasi di daerah pedesaan. Mereka beroperasi dalam sarana yang berbeda-beda. Termasuk dalam kelompok yang pertama yaitu pegadaian, asuransi, sewa guna usaha (leasing), dan lembaga keuangan bukan bank serta pasar uang dan modal. Kelompok kedua adalah bank desa dan lumbung desa, badan kredit kecamatan koperasi kredit, system ijon, lembaga kredit perorangan, dan lembaga-lembaga kredit pedesaan lain. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank beroperasi di pasar uang dan modal. Disini saya tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pegadaian yang dimana dalam perumusuhan masalah diatas begitu banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di pegadaian. Lembaga pegadaian ini didirikan dengan maksud unutk memberikan pinjaman-pinjaman perseorangan atau individu.

Pegadaian dikenal mulai dari eropa, yaitu negara italia, inggris dan belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia-Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan staatsblad no. 131 tahun 1901. Dari tahun ke tahun perum pegadaian mengalami beberapa berubahan dan sampai saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Keberadaan pegadaian syariah lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. Peranannya tetap penting di masa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan financial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana. Pegadain tidak diperkenankan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito atau bentuk tabungan lain. Ia tidak diperkenankan memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan, atau dokumen fiducier lain. Ia tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga, atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang.

Kegiatan penyelenggaraan rumah gadai merupakan monopoli atau hanya boleh dilakukan oleh negara. Pihak swasta dilarang menyelenggarakan. Tujuan ketentuan ini adalah untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil. Dalam al-quran surat al-Baqarah 283 telah dijelaskan bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mu’minin Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disana Nampak sekali sikap tolong menolong antara Rasulullah SAW, dengan orang Yahudi pada saat Rasul menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada dasarnya hakekat dan fungsi pegadaian semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan, dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Pada dasarnya akad perjanjian gadai merupakan akad utang piutang. Namun dalam akad utang piutang gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau penentu persentase tertentu dari pokok utang (dalam pembayaran utang tersebut), maka hal tersebut termasuk perbuatan riba, dan riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh syara’ (Basyir, 1983:55).

Mengenai pengertian riba para ulama telah berbeda pendapat. Walaupun demikian, Afzalurrahman (1996) memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba (lebih lazim disebut bunga), di dalamnya terdapat 3 unsur berikut:

  1. Kelebihan dari pokok pinjaman.
  2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
  3. Sejumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi (Afzalurrahman, 1996:138).
  1. B.     Analisa dan Penyelesaian Masalah

Gadai dalam fiqh disebut Rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian Rahn merupakan berjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaatnya barang tersebut. Firman Allah dalam surat al-Muddatstsir (78) ayat 38 “setiap diri bertanggung atas apa yang telah diperbuatnya”, dan surat al-Baqarah (2) ayat 283 menyebutkan “hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”. Pengertian ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang t5anggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia financial dan perbankan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral). Dalam perbankan syariah, kontrak Rahn digunakan pada 2 hal sebagai berikut:

  1. Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan murabahah.
  2. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa pada Rahn nasabah tidak dikenai bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (valuation), penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan administrasi.

Mekanismenya biasa saja: barang yang digadaikan ditaksir ( tentu pemilik barang harus dapat membuktikan bahwa itu barang miliknya secara sah) kemudian nasabah memperoleh pembiayaan dalam jumlah tertentu, yang bisa dicover oleh barang yang digadaikan dimaksud. Prosesnya cepat dan praktis. Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang diperlukan, tanpa ada unsur mengambil keuntungan berlebihan.

Praktik gadai syariah ini sangat strategis, nebgibgat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam sampai tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana dikala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Lembaga pegadaian saat ini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya. Sebagai ilustrasi seorang eksportir produk kerajinan membutuhkan dana cepat untuk memberikan modal kerja bagi para pengrajin binaannya. Maka bisa saja ia menggadaikan mobilnya untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah, setelah produk kerajinannya jadi dan di ekspor ia pun mendapat bayaran dari mitra luar negrinya, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting kepercayaan dari mitra bisnis di luar negeri tetap terjaga.

Berangkat dari persamaan dan perbedaan system gadai dalam islam dengan system gadai dalam konvensional, serta beberapa persoalan yang ada pada bagian ini akan saya paparkan mengenai sebuah solusi alternative mekanisme operasional pegadaian yang sesuai dengan syariat islam. Dalam bagian ini diharapkan akan mampu membawa kea rah kemaslahatan bersama, baik pihak pemberi gadai maupun penerima gadai, dan masyarakat pada umumnya. Bisa dikatakan ironis ketika ada sebuah lembaga keuangan formal yang aktivitasnya tidak mampu memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga pegadaiannya misalnya, apabila tidak menggunakan bunga dalam aktivitasnya, lembaga tersebut tentunya akan mengalami hal yang demikian. Namun disisi lain, system tersebut bunga pinjamannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Maka dari itu dalam praktek pegadaian syariah sampai belum sepenuhnya mengandung unsur syara’, bila ditinjau dari syariat islam, dalam aktifitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang syara’, antara lain: riba, qhimar (spekulasi), gharar (ketidakpastian), yang cenderung merugikan salah satu pihak. Unsur-unsur tersebut menimbulkan praktik-praktik kezaliman dan ketidak adilan. Praktik-praktik tersebut dapan dihindari dengan merekontruksi sistem operasional pegadaian saat ini (konvensional). Sistem pegadaian yang menerapkan unsur bunga diubah dengan menerapkan mekanisme operasional yang sesuai dengan syariah islam dimana pegadaian itu berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pengembangannya diantaranya sebagai berikut:

  1. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya.
  2. Masyarakat kecil – masyarakat yang dominan menggunakan jasa pegadaian – kurang familiar dengan produk Rahn di lembaga keuangan syariah. Apalagi sebagian besar yang berhubungan dengan pegadaian selama ini adalah rakyat kecil maka ketika ia dikenalkan betuk pegadaian (rahn) oleh bank – apalagi dengan fasilitas bank yang mewah – timbul hambatan psikologi dari masyarakat dalam berhubungan dengan rahn.
  3. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Di samping itu keberadaan pegadaian konvensional di bawah departemen keuangan mempersulit posisi pegadaian syariah bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya.
  4. Pegadaian kurang popular. Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

Sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan dengan kekayaan hidup masyarakat kecil, seperti hewan ternak (domba, kerbau, sapi atau kuda) atau yang lainnya, yang sering diabaikan pegadaian konvensional. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pegadaian syariah antara lain:

  1. Usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah terus dilakukan sebagai usaha untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Maka perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menentukan langlah-langkah dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik.
  2. Masyarakat akan lebih memilih pegadaian disbanding bank disaat mereka membutuhkan dana karena prosedur untuk mendapatkan dana relative lebih mudah disbanding dengan meminjam dana langsung ke bank. Maka cukup alasan bagi pegadaian syariah untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
  3. Pegadaian syariah bukan sebagai pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk menghambat berdirinya pegadaian syariah. Dengan keberadaan pegadaian syariah malah akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, selain itu hal ini akan meningkatkan tersosialisasikannya keberadaan lembaga keuangan syariah.
  4. Pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan pegadaian syariah ini dengan membuat peraturan pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU) pegadaian syariah. Atau memberikan alternatif keberadaan biro pegadaian syariah dalam Perum Pegadaian Syariah.

BAB III

 

PENUTUP

  1. C.    Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian serta pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas tentang pegadaian syariah, maka dapat disimpulkan bahwa gadai itu adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis. Sementara Gadai dalam fiqh disebut Rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Sesuai dengan tujuan usaha pegadaian yaitu untuk membantu masyarakat kecil atau menengah agar jangan sampai terlibat atau masuk dalam praktek rentenir, riba dan gadai gelap, maka plafon pinjaman serta tingkat sewa modal (bunga) yang diberikan dibatasi. Dalam pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga pegadaian yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda melainkan system biaya gadai yang hanya sekali dan ditetapkan di muka.

  1. D.    Daftar Pustaka

Muhammad Sholikul Hadi. 2003. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah.

Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia.

Dr. Faried Wijaya M., M.A. dan Dr. Soetatwo Hadiwigeno, M.A. 1995. Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rindjin, Ketut. 2000. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s