Kafalah

DEFINISI KAFALAH

Kafalah secara bahasa memiliki arti al dhaman , hamalah, , dan za’amah yang ketiganya berarti jaminan beban , dan tanggungan .Sayyid Sabiq seorang ulama Mesir dalam kitabnya Fiqh Sunnah memaknai kafalah sebagai menggabungkan . Dan Syaikh Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adilatuhu memaparkan berdasarkan pandanga-pandangan imam madzhab seperti Imam Syafii , Maliki , Hanafi , dan Hambali . Juga beliau memberikan landasan kuat tentang dari mana dalil disyariatkan kafalah itu sendiri.

Dalam buku “Ekonomi Syariah Versi Salaf “ Kafalah memilki definisi secara lebih terssusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain , kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain . dalam dalam buku Ekonomi Syariah Versi Salaf  itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian .

Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannnya . sedangkan yang lain ada juga kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharuasnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs

Dan yang terakhir kafala yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan ‘ain madhmunah  peda orang yang brhak mengembalikan . ( Dumairi :2007)

Sedangkan itu menurut Syafi’i Antonio dalam buku lawasnya Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan , Kafalah bermakna jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil ) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung . (Antonio : 1999) Hanya  saja dalam buku beliau tersebut kafalah terbagi kembali tidak saja menjadi tiga seperti yang diuraikan dalam buku Ekonomi Syariah Versi Salaf  tadi menjadi dua yaitu kafalah Munjazah dan kafalah Al Mualaqqah .

Kafalah Al mUnjazah adalah jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa dibatasi waktu tertentu dan digunakan untuk menjamin pihak ketiga agar pihak ke dua dapat menjalankan keajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati . Dan kafalah Al Muallaqah hanya sebuah penyerderhanaan dari kafalah al munjazah untuk digunakan secara lebih simple dan easy bagi industry perbankan maupun asuransi

LANDASAN HUKUM SYARIAH

Dasar hukum kafalah dapat sipelajari dari Al-Qur’an, Al-Hadist dan Ijma. Dalam Al-Qur’an terdapat pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu Al-Qur’an Surat Yusuf : 72 yang artinya:

“Penyeru-penyeru itu berseru,”Kami kehilangan piala Raja, barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf : 72).

Kata za’im yang artinya penjamin dalam Surat Yusuf tersebut adalah gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan kata za’iim berarti sama dengan kata kafiil.

Dalam Al-Qur-an Surat Al-Maidah (5) : 2 Allah berfirman yang artinya:

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”(QS. Al-Mai’dah : 2).

Memberikan jaminan kepada orang lain merupakan perwujudan tolong menolong.

Landasan syariah dalam jaminan kafalah pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw… (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah saw bertanya,”Apakah ia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab,”Tidak.” Rasulullah bertanya lagi,”Apakah ia mempunyai hutang?” Sahabat menjawab,”Ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu Abu Qatadah berkata, “Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (H.R. Bukhari no. 2127, kitab Al-Hawalah).

Zaa’iim Gaarimun, artinya: “orang yang menjamin berarti dia adalah berutang (sebab jaminannya tersebut)” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan memposisikannya sebagai hadits hasan. Dan Ibnu Hibban menjadikannya hadits shahih).

Juga dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Allah menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Sedangkan dalam Al-Ijma, Para ulama sepakat dengan bolehnya kafalah karena sangat dibutuhkan dalam mu’amalah masyarakat. Dan agar pihak yang berpiutang tidak dirugikan dengan ketidakmampuan orang yang berutang. Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Perlu diketahui, kafalah yang dilakukan dengan  niat yang ikhlas mempunyai nilai ibadah yang berbuah pahala.

RUKUN KAFALAH

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, rukun Kafalah adalah : ijab dari penjamin dan qabul dari pihak berpiutang. Menurut Abu Yusuf dan ulama fiqih pada umumnya: hanya ijab dari penjamin. Dengan demikian sahlah akad kafalah, meski tanpa persetujuan pihak yang berpiutang karena dalam hadits Abu Qatadah tidak meminta persetujuan pihak yang berpiutang terlebih dahulu, dan tidak juga diterangkan bahwa ia (yang berpiutang) menyetujuinya. Alasan lain adalah, kafalah menurut akar bahasa berarti menggabungkan. Menurut istilah adalah menjamin berlakunya hak menuntut/tuntutan, dan secara logika kedua hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan yang berpiutang.

Rukun Kafalah menurut sebagian besar ulama adalah:

1.   Penjamin (dhomin/kafiil), yaitu orang yang tidak cacat muamalahnya secara hukum, maka      anak-anak dan orang idiot tidak sah.

2.   Barang yang dijamin/utang (madhum), yaitu sesuatu yang boleh diganti dengan sejenisnya secara hukum, yaitu utang atau benda selain uang yang merupakan harta, jadi tidak boleh nyawa atau anggota badan dalam qishash dan hudud.

3.   Pihak yang dijamin (makful ‘anhu/madhum ‘anhu), yaitu orang yang dituntut/yang berutang baik hidup atau sudah mati.

4.  Sighah akad, yaitu ijab dari penjamin atau ijab-qabul dari akad transaksi.

Menurut madzhab Syafi’i ada lima, yang kelima adalah pemilik utang (makful lahu/madhmun lahu), yaitu orang yang berpiutang atau orang yang berhak menerima pembayaran utang.

SYARAT-SYARAT KAFALAH

Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan Kafiil (penjamin), Ashil/Makful ‘anhu (yang berutang), Makful Lahu (yang memberikan utang/berpiutang) dan Makful Bih (harta/batang yang dijamin).

A      Syarat-Syarat Penjamin (Kafiil).

FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional)

1.  Kemampuan akal dan dewasa (baligh)

2.  Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

FIQH KLASIK

1.  Kafil diminta makful ‘anhu dan ia meridjoi permintaan tersebut

2.  Ketika menjamin utang makful ‘anhu, si kafil menyatakan jaminan itu atas nama makful ‘anhu

3.  Kafil tidak mempunyai utang kepada makful ‘anhu

4.  Kafil mampu melunasi (membayar) kewajiban utang tersebut

5.   Tanggung jawab kafil tetap eksis, selama makful ;anhu memiliki utang kepada makful lahu. Jika makful ‘anhu sudah terbebas dari utang, barulah kafil bebas tanggung jawab

6.  Kafil boleh dari satu

7.  Jika dalam kafalah bil mal (jaminan berupa harta(, lalu makful ‘anhu meninggal, maka kafil bertanggung jawab

B       Syarat-syarat Orang yang Terutang (Makful ‘Anhu/Ashiil)

Ada dua syarat bagi Makful ‘Anhu (Ashiil):

1.      Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (utang), adakalanya dengan dirinya atau penggantinya. Dan syarat ini khusus menurut Abu Hanifah, maka tidak sah kafalah utang dari mayat yang bangkrut dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, karena dia adalah utang yang gugur, maka tidak sah menjaminnya, seperti jatuhnya tanggungan dengan kebebasan dan karena tanggungan mayit hilang karena mati.

Menurut dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad as Syaibani, dan jumhur fuqaha: sah menjamin ytang dari mayat yang bangkrut dengan dalil hadits Abi Qatadah yang telah disebutkan sebeblumnya. Dan Nabi SAW sangat mendorong sahabat-sahabatnya untuk menjamin utang si mayit, di hadits Abi Qatadah dengan sabdanya,”tidak adakah salah seorang diantara kamu yang bisa menjaminnya?”, dan karena utang si mayit adalah utang yang tetap ada, maka sah menjaminnya seperti kalau dia mundur melunasi utangnya karena tidak sanggup. Dan dalil atas adanya utang-utang ini sesungguhnya kalau tabarru’ seseorang dalam melunasinya maka boleh bagi pemilik utang menerimanya. Begitu juga kalau dijaminnya ketika masih hidup, kemudian mati, tidaklah lepas tanggungan penjamin, dari apa yang menunjukkan bahwa dia tidak lepas dari tanggungan orang yang dijaminnya.

2.      Yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata,”saya menjamin salah seorang dari manusia”, tidak sah kafalahnya, karena manusia tidak mengenalnya, dan pensyaratan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (makful ‘anhu).

Apakah ia dalam kelapangan atau termasuk orang-orang yang bersegera mengqadha utangnya, atau berhak membuat pengakuan atau tidak. Dan tidak disyaratkan hadirnya orang yang berutang, maka boleh kafalah terhadap orang yang tidak hadir atau orang yang masih dalam tahanan, karena dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan adanya kafalah.

Menurut madzhab Syafi’i: tidak disyaratkan untuk mengetahui orang yang akan dijamin diqiyaskan dengan ridhanya, yang mana ridhanya juga tidak merupakan syarat dalam kafalah. Karena mengerjakan pekerjaan yang terpuji merupakan suatu kebajikan, baik pekerjaan itu untuk orang yang berhak (pantas menerimanya) atau tidak.

C       Syarat-syarat Orang yang Berpiutang (Makful Lahu)

1.  Diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari kafalah (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi’i, karena orang-orang yang berpiutang bisaanya memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya, ada yang kasar dan ada pula yang lemah lembut.

Sedangkan madzhab Maliki dan Hambali membolehkan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, misalnya “saya jamin utang si Zaid terhadap siapa saja”. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat Yusuf:72,”sahutnya, ‘kami kehilangan sukatan raja, bagi orang yang mendapatkannya (akan menerima gandum) seberat beban seekor unta, dan saya menjaminnya”. Karena orang yang mengumumkannya itu bukan raja, malinkan pembantu Nabi Yusuf as. Orang tersebut membebankan pembayaran gandum terhadap Nabi Yusuf as bagi yang bisa menemukan sukatan dan sekaligus ia yang menjamin bahwa Nabi Yusuf pasti akan membayarnya.

2.  Orang yang berpiutang hadir di tempat akad. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, ini merupakan syarat untuk diterimanya akad kafalah. Kalau ada seseorang

3.  Berakal sehat

4.   Makful lahu mempunyai hak (misalnya: piutang atau tanggung jawab) kepada makful ‘anhu

D      Syarat-syarat Barang yang Akan Dijadikan Barang Jaminan (Makful Bih) menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

1.  Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan

2.  Bisa dilaksanakan oleh penjamin

3.  Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan

4.  Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya

5.  Tidak bertentangan dengan syari’ah (yang tidak diharamkan)

APLIKASI KAFALAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Dalam mekanisme system perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas letter of credit. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihakyang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

DR. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec., Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani. 2001

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA., Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

M. Yazid Afandi, M.Ag., Fiqh Muamalah: dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung printika. 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s