Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Di Indonesia, banyak masalah zakat yang tidak kunjung dapat terselesaikan, seperti contohnya pembahasan diawal tentang contoh kasus pembagian zakat di Pasuruan yang berakibat ricuh. Sehingga di Indonesia muncul perdebatan teologis dan politik yang cukup kuat. Kebijakan zakat di Negara Musim sangat bervariasi dan tidak ada kesepakatan tunggal tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat di jaman sekarang. Disini cakupan zakatnya lebih spesifik lagi yaitu tentang zakat profesi atau penghasilan sebagai salah satu evokusi gagasan filantropi islam inovatif. Zakat profesi disini juga tidak terlepas dari berbagai perdebatan diantara para ulama di Indonesia maupun kelompok-kelompok masyarakat Islam.
Pada tahun 1986, seorang aktivis Muhammadiyah, Amien Rais menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan ulang konsep zakat dan melakukan definisi ulang dampak sosial zakat bagi masyarakat. Amien Rais berbicara tentang salah satu gagasan yang controversial waktu itu yaitu masalah praktik zakat dikalangan masyarakat. Beliau mengajukan pemikiran tentang perlunya dipraktikkan zakat profesi agar keimanan seorang Muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai terhadap kesejahteraan masyarakat.
Zakat gaji/penghasilan tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist sehingga Amien Rais merasa bahwa mendiskusikan ulang topic ini adalah penting, khususnya untuk mendorong kaum professional di kalangan Muslim agar dapat membayar zakat lebih dari biasanya. Amien Rais berpendapat bahwa besaran zakat 2.5% tidak lagi cukup untuk menjadi solusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, dan tidak pula mencukupi untuk membiayai proyek pembangunan yang prestisius yang diharapkan membawa dampak yang lebih luas dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu profesi yang mendapat penghasilan dalam jumlah yang cukup besar maka harus membayar lebh dari 2.5%.
Atas nama keadilan Amien Rais menyatakan bahwa pengkajian ulang terhadap besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh para profesi yang mendapatkan penghasilan diatas rata-rata seperti banker, notaries, artis, dokter dan sebagainya bias saja dinaikkan menjadi 10% (ushur) atau bahkan 20% (khumus) bila perlu. Menurut Amien Rais tidak pantas bila seorang petani yang mempunyai penghasilan tidak terlalu besar harus membayar 10% dari hasil panen sementara para eksekutif dan banker hanya diwajibkan 2.5%.
Salah satu tokoh yang setuju dengan pendapat Amien Rais ialah Jalaludin Rahmat, ketua Yayasan Muthahari. Rahmat mendukung gagasan yang dikeluarkan Amien Rais karena menganggap bahwa isu utama yang diusung adalah konsep keadilan sosial. Rahmat melanjutkan bahwa menurutnya di era informasi seperti sekarang ini cenderung mengabaikan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi modern.
Muhammadiyah mengaitkan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Muhammadiyah bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 267.
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

oleh karena itu, besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk zakat profesi. Namun demikian umat Muslim boleh mengeluarkan zakat lebih dari 5% tetapi tidak diwajibkan dan sesuai dengan kemampuan. Muhammadiyah menyarankan bila sesorang yang menerima gaji secara rutin dan kemudian dipotong secara rutin juga dan jika tidak setuju dengan gagasan zakat profesi maka mereka bisa menganggap pembayaran tersebut bukan merupakan zakat melainkan sebagai infak atau iuran wajib. Namun muhammadiyah menekankan bahwa zakat profesi bersifat wajib bagi umat Muslim.
Nahdlatul Ulama membuat sebuah analogi antara zakat profesi dan zakat perdagangan. Menurut fatwa NU, semua harta atau penghasilan yang diperoleh secara halal oleh seseorang, apapun profesinya merupakan objek zakat. Namun dengan demikian cara memperoleh penghasilan seseorang harus memenuhi unsur mu’awadhah (prinsip-prinsip perdagangan), mencapai satu tahun (hawl), dan usaha yang dilakukan memang dimaksudkan dan diniatkan untuk berdagang. Argumentasi NU sepertinya didasarkkan pada pandangan Imam Syafii bahwa nishab harus dihitung dan dikalkulasi setelah setahun. Bila tidak mencapai setahun, maka tidak bisa dikenakan zakat.
MUI mengembangkan argumentasinya dengan membuat analogi antara zakat penghasilan dan zakat perdagangan, suatu langkah yang juga dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Nmaun tidak begitu jelas pandangan MUI mengenai pemotongan gaji seseorang demi zakat. Persatuan Islam berargumentasi bahwa tidak ada zakat profesi, yang ada hanya infak wajib. Istilah infak wajib adalah inovasi baru dari PERSIS yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap fikih Islam, khususnya tentang zakat namun pada saat yang bersamaan memandang bahwa mobilisasi dana kaum Muslim dari gaji yang mereka peroleh sangat penting guna membiayai kegiatan-kegiatan sosial.
Rumusan Syarifuddin tentang zakat dan pajak di dasarkan pada beberapa hal yaitu: kadar zakat, niat zakat, dan penggunaan dana zakat. Masdar F. Mas’udi salah seorang aktivis yang berpendapat bahwa zakat dan system perpajakan konvensional sesungguhnya serupa. Dalam hal ini Syarifuddin dan Mas’udi mempunyai pendapat yang sama yaitu zakat harus diintegrasikan kedalam pajak dan dikelola oleh Negara sebab negaralah yang bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat kesejahteraan untuk masyarakat.
Keterlibatan Negara dalam administrasi atau pengelolaan zakat pada masa Orde Baru dimulai ketika presiden Soeharto menyampaikan pidato di Istana Merdeka. Sejak itulah keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat mulai meningkat dan BAZ berperan untuk mengoptimalkan penggalangan dana zakat dari para birokrat dan pegawai negeri sipil. Pendekatan structural dan pragmatic terhadap praktik zakat yang diterapkan oleh pemerintah di provinsi dan kabupaten berarti bahwa pemerintah dapat memotong gaji pegawainya untuk kemudian disalurkan kepada BAZ.
Karena ada beberapa pendapat yang berbeda dan sama kuatnya tentang tarif zakat profesi, maka zakat profesi ditentukan berdasarkan produktivitas bidang pekerjaannya yang berhubungan dengan besar pendapatannya. Apabila jumlah pendapatannya masih tergolong dalam rata-rata pendapatan masyarakat pada umumnya dan mencapai nishab, maka zakat profesi didasarkan pada nishab zakat perdagangan, yaitu kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Zakat profesi dihitung berdasarkan hawl atau tidak berdasarkan hawl. Jika berdasarkan hawl, maka yang dikenai zakat adalah penjumlahan penghasilan selama satu tahun jika tidak berdasarkan hawl maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab. Untuk penghasilan yang besar atau diperoleh dengan cara yang mudah, dan untuk penghasilan yang tiba-tiba, maka kadar zakatnya 20%, langsung dibayarkan ketika memperolehnya baik setelah dikurangi biaya atau tidak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s